oleh

Australia Caplok Wilayah Indonesia, Putin Desak Jokowi Lakukan Hal Ini

Koranflores.com— Konflik panas antara Indonesia dan Australia terhadap sikap Pemerintah Australia yang klaim gugusan pulau pasir yang terletak di wilayah Rote, NTT mendapat reaksi keras dari presiden Rusia Vladimir Putin.

Putin bahkan meminta presiden Jokowi mengangkat senjata dan melawan pemerintah Australia yang sudah sering kali menggangu keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baru-baru ini pemerintah Australia mengklaim gugusan pulau pasir milik Indonesia merupakan wilayah Australia. Bahkan pemerintah Australia sudah menjadikan gugus pulau Pasir sebagai cagar budaya milik pemerintah Australia.

Pemerintah Australia melalui perdana menteri Australia Anthony Norman Albanese menyatakan bahwa Gugusan pulau Pasir merupakan milik Australia.

” Kami menyadari resiko berada di kawasan wilayah pasifik, inilah sebabnya kami bersikeras atas pulau pasir. Dalam sejarah gugusan pulau pasir merupakan 100 persen menjadi hak Australia. Untuk itu kami meminta pemerintah Indonesia mengerti tentang ini,” ungkap Anthony.

Menanggapi pernyataan Perdana Menteri Australia Presiden Rusia Vladamir Putin langsung angkat bicara membela Indonesia. Putin bahkan dengan tegas menyatakan pemerintah Australia sudah keterlaluan.

” Ini tidak bisa dibiarkan, saya memahami historis negara Indonesia dan letak geografisnya. Australia benar-benar kelewatan mereka memiliki tujuan buruk untuk Indonesia, oleh karena itu saya menghimbau kepada presiden ( Jokowi) untuk segera mengangkat senjata,” ungkap Putin.

Baca Juga:   SMK Cinta Damai Laboratorium SDM Kepariwisataan di NTT

Sementara itu presiden Jokowi Dodo meminta pemerintah Australia menunjukan dokumen kepemilikan hak atas gugusan pulau pasir yang diklaim menjadi milik negeranya itu.

Polemik perebutan gugusan Pulau Pasir ini tidak seheboh kasus Sipadan dan Ligitan atau juga Blok Ambalat, yang kedua kasus itu melibatkan Indonesia dan Malaysia.

Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor terletak sejauh 320 kilometer dari pantai Barat-Utara Australia, namun hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir, yang kini disebut Ashmore Reef, sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia.

Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Broome, Australia, untuk mencari ikan.

Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap tripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir.

Baca Juga:   Proyek AMB  Milik PUPR Matim di Kampung Cungarok Mubazir, Ivan Mbula : Saya Tidak Tahu

Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote.

Namun, semenjak dilakukan ada nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia.

Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang T.W. Tadeus menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat ada MoU tersebut.

Dalam MoU 1974 itu, Pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir itu untuk kepentingan konservasi.

“Jadi, secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir itu kepada Australia. Hal ini yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini,” kata dia.

Kemudian pada tahun 1976 pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia, menjadi milik mereka. Klaim itulah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan Pulau itu.

Baca Juga:   Tari Tor-Tor, Tarian Unik Asal Batak Siap Ramaikan Festival Tortor di Jakarta

Namun secara adat dan tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa dimasuki masyarakat NTT. Akan tetapi berdasarkan data dari Polda NTT, pada tahun 2004 sampai 2006 ada kurang lebih 3.000-an nelayan asal NTT yang ditangkap ketika memasuki kawasan itu.

Bahkan yang terakhir pada tahun 2021, beberapa nelayan juga sempat ditangkap dan kapal-kapalnya ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia karena dianggap melanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan Pulau Pasir.

Atas pembakaran sejumlah kapal nelayan asal Indonesia itu berujung pada kegusaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Sebagai protes atas tindakan tersebut, pihaknya kemudian membatalkan patroli bersama Australian Border Force (ABF). Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah menegaskan pentingnya peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.( Rellys Sarong).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *